Image source: http://www.teropongsenayan.com/foto_berita/201504/12/medium_44fahira%20idris_01.jpg
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris berkata, setahun kerja pemerintahan Jokowi-JK belum bisa jadi berukuran berhasil atau tidaknya pemerintahan. Namun dikala setahun bisa dijadikan paparan mirip apa paras bangsa ini lima tahun ke depan.
"Setahun memang belum bisa dijadikan acuan pemerintahan ini berhasil atau nir, karena hampir seluruh bidang masih meletakkan pondasi," ujar Fahira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (20/10/2015).
Tetapi, lanjut Fahira, masa setahun inilah yg menentukan berhasil tidaknya pemerintah mengelolah negeri ke depan. Dia mencatat, terutama buat bidang kesehatan & konservasi anak masih poly yg harus dikejar pemerintah.
Untuk bidang kesehatan, Fahira belum melihat timbul keterpaduan antar kementerian & forum terkait dalam Program Indonesia Sehat. Menurutnya, pelayanan kesehatan yg timbul nir bisa dilepaskan dari syarat infrastruktur di sebuah daerah.
Di poly daerah masih temui warga yg sulit mengakses fasilitas kesehatan. Oleh Karena itu, Fahira berharap, kementerian terkait, terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BKKBN, Kepala Daerah, & forum terkait lainnya, harus duduk beserta buat menuntaskan duduk perkara ini.
Buat apa berobat gratis jika fasilitas kesehatan susah dijangkau karena jalan rusak & tidak timbul wahana transportasi. Ada pula daerah yg puskesmasnya praktis dijangkau, akan tetapi energi medisnya nir siap," ujar senator dari DKI Jakarta ini.
Pekerjaan tempat tinggal lainnya di bidang kesehatan ialah implementasi BPJS Kesehatan yg terus saja mendapat keluhan. Fahira membicarakan, setahun ini belum timbul tendensi persepsi antara tempat tinggal sakit, BPJS Kesehatan & pesertanya.
"Masih poly peserta BPJS Kesehatan yg ditolak dirawat di tempat tinggal sakit. Ini kan miris. Jadi Pemerintah harus tegas menindak tempat tinggal sakit yg nir menawarkan pelayanan maksimal kepada peserta BPJS Kesehatan, tegas Fahira.
Fahira pula menuturkan, selain bidang kesehatan, di bidang konservasi anak hingga dikala ini belum timbul pondasi yg kuat. Indonesia hingga dikala ini sama sekali nir memiliki grand desain sistem konservasi anak yg komprehensif.
"Gerakan konservasi anak di Indonesia mirip tanpa arah & komando. Setahun ini saya tidak pernah dengar apa & bagaimana seni manajemen atau komitmen presiden dalam hal konservasi anak yg semakin hari semakin mencemaskan saja, papar Fahira yg pula Ketua Yayasan Anak Bangsa Berdaya & Mandiri ini.
Menurut Fahira, walau Indonesia sudah 13 tahun punya UU Perlindungan Anak (UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), akan tetapi pemahaman warga terhadap UU ini sangat minim.
Bahkan poly orangtua nir tahu bahwa timbul ancaman pidana jika melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap anak walau itu anak kandungnya sendiri. Tak heran, kekerasan fisik, seksual, & psikologis terhadap anak menggunakan aneka macam macam cara semakin tinggi tiap tahun.
Belum timbul sistem yg bisa menggerakkan seluruh struktur yg timbul dalam warga mulai dari yg terkecil (RT/RW, sekolah, & lainnya) menjadi basis upaya preventif kekerasan anak termasuk, pungkas Fahira. (Dms/Ron)
No comments:
Post a Comment