BPJS Kesehatan, Melayani Masyarakat Sepanjang Hayat

Image source: https://image.slidesharecdn.com/bukupedomanp3kgbsk-140917045704-phpapp02/95/buku-pedoman-p3kgb-2014-10-638.jpg?cb=1410930193

BPJS Kesehatan, Melayani Masyarakat Sepanjang Hayat

Liputan6.com, Jakarta Masalah kesehatan menjadi hal yang kerap melanda masyarakat Indonesia. Seperti yang terjadi sang Kathy Oroh. Tepatnya kepada 2015, ibunda dari perempuan tersebut yang berusia 70 tahun mengalami stroke.

Hal itu membangun sang ibu wajib dibawa ke rumah sakit buat pengobatan. Dari situ, Kathy mengambil kocek hingga Rp 80 juta.

Besarnya biaya tersebut membangun Kathy berfikir buat mendaftarkan sang ibu menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada awal 2016.

Sejak saat itu, dia hanya menghabiskan paling tidak Rp 200.000 setahun ditambah biaya iuran bulanan.

Manfaatnya poly sekali BPJS Kesehatan ini. Biaya berobat menjadi ringan serta sejauh ini ibu aku selalu dilayani beserta baik, ujar warga Depok itu.

Sistem jaminan sosial nasional

Pengalaman Kathy beserta ibunya hanya contoh sederhana betapa kehadiran BPJS Kesehatan memberi dampak baik bagi masyarakat. Resmi beroperasi sejak 2014, badan tersebut berperan menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional (JKN) di Indonesia.  

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ihwal Sistem Jaminan Sosial Nasional, acara JKN diselenggarakan memakai mekanisme asuransi kesehatan sosial bersifat wajib yang berbasis iuran peserta. Tujuannya ialah tercapainya jaminan kesehatan bagi segenap bangsa Indonesia.

Hadirnya BPJS Kesehatan juga sejalan beserta semangat Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Jusuf Kalla. Utamanya terkait poin pertama, yaitu menghadirkan balik  negara buat melindungi segenap bangsa serta menyampaikan rasa kondusif kepada seluruh warga negaranya.

Selama hampir empat warsa melayani masyarakat, BPJS Kesehatan telah mempunyai jumlah peserta mencapai 186.602.571 orang per 1 Desember kemudian.

Pada 2019, diperlukan seluruh penduduk Indonesia telah dilindungi BPJS Kesehatan atau dikenal sebagai jaminan kesehatan semesta (universal health coverage).

Pendapatan iuran BPJS Kesehatan juga terus meningkat, dari sebelumnya Rp 40,7 triliun kepada 2014 menjadi Rp 67,4 triliun kepada 2016.

Berdasarkan nomor yang dirilis Lembaga Penyelidikan serta Masyarakat FEB Universitas Indonesia, kepada 2016 jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Kesehatan berhasil menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan.

Tak hanya itu. JKN-KIS juga telah melindungi 14,lima juta orang miskin dari syarat kemiskinan lebih parah. Dari total pemanfaatan JKN-KIS selama 3,lima tahun mencapai 522.9 juta peserta. Artinya, dalam sehari terdapat 415.000 orang yang memanfaatkan layanan JKN ini.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris membicarakan, taraf kepuasan peserta BPJS Kesehatan kepada 2016 mencapai 78,6 %. Angka itu melebihi target pemerintah, yakni kepada nomor 75 %.

"Tentunya, tak terdapat layanan publik yang dapat 100 % memuaskan masyarakat. Dari 186 juta peserta BPJS Kesehatan, absolut terdapat beberapa orang yang kurang puas. Namun, kami berkomitmen memperbaiki terus," ungkapnya dalam Forum Merdeka Barat 9 bertajuk "Kupas Tuntas Layanan JKN" di Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Berkaca kepada taraf kepuasan tersebut, imbuh Fachmi, masyarakat seyogianya tak perlu risau beserta informasi BPJS Kesehatan tengah mengalami defisit keuangan.

"Bisa kami katakan, hal itu (defisit) telah ditangani beserta baik," tegas Fachmi.

Menurut dia, BPJS Kesehatan terus berupaya memberi layanan terbaik.

"Rumah sakit tetaplah layani masyarakat beserta baik. Kami punya baku buat membayar klaim tepat saat. Lagi juga, jikalau terlambat bayar, kami juga akan kena hukuman," katanya.

Komitmen pemerintah

Mengenai hal tersebut, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo membicarakan, pemerintah telah menyuntik dana Rp lima,1 triliun buat menuntaskan defisit BPJS Kesehatan. Dana tersebut berasal dari penerimaan cukai rokok kawasan.

Menurut Mardiasmo, pemerintah juga tengah merevisi Peraturan Presiden 12 Tahun 2013 buat memperbaiki manajemen klaim fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan, mitigasi fraud (penipuan/penyalahgunaan), sistem acum serta rujuk bali, serta sistem cost sharing penyakit moral hazard.

"Selain itu, revisi Peraturan Pemerintah 87 Tahun 2013 juga tengah berjalan buat memastikan arus kas BPJS Kesehatan permanen terjamin," katanya.

Mardiasmo memastikan bahwa pemerintah selalu menaruh perhatian spesifik buat anggaran kesehatan.

Sebagai contoh, kepada APBN 2017 pemerintah mengalokasikan Rp 106,7 triliun buat sektor kesehatan atau lima % dari total APBN.

Untuk kawasan, sebanyak 10 % dari total APBD se-Indonesia dialokasikan buat sektor kesehatan. Angkanya mencapai Rp 105,3 triliun dari total anggaran Rp 1.052,6 triliun.

"Negara hadir buat memperbaiki kualitas kesehatan," ucap Mardiasmo.

Sementara itu, Staf Ahli Kementerian Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan Donald Pardede membicarakan, Kementerian Kesehatan terus mendorong acara jaminan kesehatan sang BPJS Kesehatan.

"Asuransi sosial seperti ini sinkron beserta prinsip gotong-royong bangsa Indonesia," tuturnya.

Kementerian Kesehatan berupaya mendongkrak pola hidup sehat masyarakat sebagai akibatnya jumlah tanggungan biaya BPJS Kesehatan dapat menurun.

"Terutama supaya jumlah penderita delapan penyakit katastropik dapat berkurang," istilah Donald.

Untuk diketahui, penyakit katastropik yang dimaksud meliputi gangguan jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, talasemia, leukemia, serta hemofilia.

Jumlah tanggungan delapan penyakit tersebut kepada 2014-2016 mencapai Rp 36,3 triliun atau 28 % dari biaya total pelayanan kesehatan acum.

Dengan upaya pemugaran terus-menerus, niscaya pelayanan BPJS Kesehatan bakal semakin sempurna kepada masa mendatang serta akan secara aporisma melayani seluruh peserta BPJS Kesehatan. Tujuannya satu, yaitu masyarakat sehat, negara pun kuat.

(*)