Komisi IX DPR RI Koreksi Program BPJS Kesehatan

Image source: http://online24jam.com/wp-content/uploads/2017/05/image1-12.jpg

Komisi IX DPR RI Koreksi Program BPJS Kesehatan

Liputan6.com, Palembang - Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan mengenai pembayaran iuran per famili ternyata belum diterima penuh oleh rakyat. Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf pun menjelaskan keluhan rakyat akan sulitnya membayar iuran per famili.

Menurut Dede Yusuf, poly keluhan keberatan tersebut berasal dari rakyat tidak mampu & tidak sesuai dengan konsep awal BPJS Kesehatan.

"Konsep BPJS Kesehatan itu gotong royong, subsidi dari rakyat mampu ke tidak mampu. Bagaimana jika mereka berpenghasilan minim dibandingkan dengan yang berpenghasilan lebih. Kita ingin ini tidak memberatkan rakyat," ungkapnya dikala menghadiri Rapat Kerja Nasional BPJS Kesehatan, di Hotel Aryaduta Palembang, yang ditulis Rabu (25/1/2017).

Dari laporan BPJS Kesehatan, Program Bantuan Iuran (PBI) hingga 2016 terserap sebesar Rp 25 Triliun. Komisi IX DPR RI menyayangkan, dana PBI tersebut juga tersedot dari para pelaku iuran berdikari.

Selain itu, Komisi IX DPR RI juga mengharapkan pihak BPJS Kesehatan dapat memproteksi peserta JKN. Sehingga pada hal pelayanan di puskesmas maupun Rumah Sakit (RS), peserta JKN tidak merasa dianaktirikan.

"Biaya iuran juga jangan hingga 60 persen habis di rumah sakit saja, sehingga pembiayaannya besar. Harusnya ke Puskesmas, karena lebih kurang 144 jenis penyakit bisa ditangani di Puskesmas," beber dia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Indris berkata muncul lebih kurang 172.620.269Juta peserta hingga tahun 2017. Target realisasi hingga akhir tahun mendapatkan bisa tembus hingga 21 Juta peserta.

"Harus menambah 20 Juta lagi, tentu dengan sosial marketing yang baik. Penerima upah & badan urusan ekonomi wajib bisa dijelaskan mengenai manfaat JKN. Untuk regulasi kepatuhan memang perusahaan belum terlibat. Kita akan bicara dengan berbagai pihak," ujar Fachmi.