Pemerintah Tingkatkan Kapasitas Fiskal BPJS Kesehatan

Image source: http://static.inilah.com/data/berita/foto/2391478.jpg

Pemerintah Tingkatkan Kapasitas Fiskal BPJS Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta Salah satu planning prioritas Pemerintah dalam Program Indonesia Sehat merupakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah membayar iuran 92.4 juta penduduk agar memperoleh Jaminan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Jumlah pesertanya pun sudah mencapai 172 penduduk atau 66 %.

Namun, iuran BPJS ketika ini dicermati masih kepada bawah nilai aktuaria. Oleh karenanya, dibutuhkan upaya buat dapat menjaga kapasitas fiskal BPJS Kesehatan berkesinambungan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia serta Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, memimpin kedap taraf menteri terkait pengendalian defisit keuangan BPJS Kesehatan kepada Senin (6/11/2017).

Rapat koordinasi (rakor) tersebut difokuskan kepada upaya buat menaikkan kapasitas fiskal BPJS Kesehatan, yaitu efisiensi operasional BPJS Kesehatan, penyempurnaan sistem acum, optimalisasi sharing Pemerintah Daerah (Pemda), mengadakan Pojok Rokok buat pelayanan kesehatan, serta optimalisasi sharing BPJS Ketenagakerjaan buat penyakit efek kerja. Berbagai upaya tersebut akan segera dilaporkan oleh Puan kepada Presiden Joko Widodo.

Saya harap kiprah Pemda ke depannya dapat ikut aktif, bukan hanya melakukan preventif serta promotif saja, tetapi maupun uang yang muncul kepada Pemda itu dapat dipakai buat melakukan pelayanan kesehatan katastropik, ujar Puan.

Sebelumnya, dalam Rapat Tingkat Menteri kepada Selasa (25/7/2017), telah diidentifikasi berbagai kebijakan yang perlu dilakukan dalam menaikkan kapasitas fiskal BPJS Kesehatan yang mencakup sasaran cakupan Kesehatan Semesta Tahun 2019, iuran PBI permanen, iuran Non PBI Tetap, kendali mutu serta kendali biaya, strategic purchaser, cost sharing, masa tunggu peserta, serta sharing Pemda dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hadir dalam rakor kali ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Sigit Priyohutomo, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Perlindungan Sosial Kemenko PMK, serta Staf Khusus serta Staf Ahli Kemenko PMK.

(*)