Image source: https://image.slidesharecdn.com/evaluasiprogramjkndanpermasalahannya-141109080855-conversion-gate02/95/evaluasi-program-jkn-dan-permasalahannya-18-638.jpg?cb=1415520555
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyatakan, pemerintah tengah mempertimbangkan buat meningkatkan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini menyusul potensi defisit pendanaan (missmatch) buat pembayaran klaim peserta sebesar Rp 9 triliun kepada tahun 2017.
"Memang tarif sedang dipertimbangkan, lantaran jua menghitung inflasi, ini kan sudah 3 tahun, masa begitu-begitu saja. Sedangkan mungkin layanan yang diberikan sudah naik," ucap JK kepada kantornya, Jakarta, Selasa 31 Oktober 2017.
Sebab, dari beliau, jikalau defisit maka bisa mengakibatkan banyak utang bagi tempat tinggal sakit dan bisa mengganggu operasionalnya. Untuk menghindari hal tadi, acap kali pemerintah yang menanggungnya.
"Jadi setiap defisit itu pemerintah lah yang membayarnya, bukan tempat tinggal sakit," terperinci JK.
Karena itu, beliau mengusulkan, kiprah pemerintah wilayah dimaksimalkan dan harus bertanggungjawab. Salah satunya ialah menggabungkan program kesehatan wilayah beserta BPJS.
"Selalu muncul program kesehatan oleh wilayah masing-masing. Jadi gabungkan saja itu nanti, akan terselesaikan itu defisit," celoteh JK.
Meski demikian, sambung beliau, agenda ini masih akan dibicarakan beserta para menteri. Meskipun pembahasan mengatasi defisit bukan kali pertama saja.
"Sudah dibicarakan kabinet, nanti akan saya usul dibicarakan lagi, supaya jangan tiap tahun tinggi defisitnya," JK memungkas.
Saksikan video pilihan kepada bawah ini:
No comments:
Post a Comment