PB IDI Usulkan Revisi PP Kesehatan Reproduksi Terkait Aborsi

PB IDI Usulkan Revisi PP Kesehatan Reproduksi Terkait Aborsi

Liputan6.com, Jakarta Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengusulkan kepada pemerintah buat meninjau balik  Peraturan Pemerintah (PP) No 61/2014 wacana Kesehatan Reproduksi terkait pelegalan aborsi pada duduk perkara perkosaan & kondisi kedaruratan medis.

"Undang-undang jua peraturan pemerintah 'banci'. Termasuk dalam peraturan pelegalan aborsi ini. 'Tidak boleh melakukan aborsi, kecuali...' itu yang membuat peraturan terasa nir tegas," kentara humas PB IDI dokter Hasnah Siregar, SpOG misalnya dihubungi Liputan6.com, Kamis (14/8/2014).

Para dokter merasakan adanya ketakutan alasannya PP ini bertentangan menggunakan KUHP khususnya BAB Kejahatan Terhadap Nyawa. Ketika PP berlaku sedangkan KUHP berlaku dokter berisiko buat dihukum & dipenjarakan. "Nanti apabila telah melakukan aborsi, tiba-tiba kami dipenjara selama 20 tahun bagaimana?," terang dokter Hasnah.

Selain itu, para dokter merasa melanggar sumpah dokter yang pernah mereka ucapkan yang mengharamkan tindakan aborsi.

"Kami ingin duduk bareng membahas balik  bareng orang-orang terkait misalnya menteri kesehatan, advokat, pemuka kepercayaan, kepolisian, psikolog, pakar kesehatan buat membahas pelegalan aborsi supaya semuanya jadi kentara. Secepatnyalah diselesaikan," tandas dokter Hasnah.